KAJIAN PENGEMBANGAN GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) SEBAGAI KELEMBAGAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DI PEDESAAN

Bidang pertanian di Indonesia saat ini memiliki kebijakan yang tergolong mendasar dan luas. Kebijakan tersebut antara lain pencanangan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) 2005-2025 dan telah dikeluarkannya Undang Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Pada kedua kebijakan tersebut, permasalahan kelembagaan tetap merupakan bagian yang esensial, baik kelembagaan di tingkat makro maupun di tingkat mikro (Badan Litbang Pertanian, 2005). Pemberdayaan petani dan usaha kecil di pedesaan oleh pemerintah hampir selalu menggunakan pendekatan kelompok. Salah satu kelemahan yang mendasar adalah kegagalan pengembangan kelompok, karena tidak dilakukan melalui proses sosial yang matang. Kelompok yang dibentuk terlihat hanya sebagai alat kelengkapan proyek, belum sebagai wadah untuk pemberdayaan masyarakat secara hakiki. Introduksi kelembagaan dari luar kurang memperhatikan struktur dan jaringan kelembagaan lokal yang telah ada, serta kekhasan ekonomi, sosial, dan budaya yang berjalan. Pendekatan yang top-down planning menyebabkan partisipasi masyarakat tidak tumbuh.

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) merupakan kumpulan beberapa kelompok tani yang terdiri dari 20 hingga 25 kelompok tani, dalam satu desa. Fungsi dan peran Gapoktan adalah memfasilitasi pemecahan kendala/masalah yang dihadapi petani dari berbagai kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan. Gapoktan pada hakekatnya bukanlah lembaga dengan fungsi yang baru sama sekali, namun hanyalah lembaga yang dapat dipilih di samping lembaga-lembaga lain yang juga terlibat dalam aktivitas ekonomi secara langsung. Pengembangan Gapoktan dilatarbelakangi oleh kenyataan kelemahan aksesibilitas petani terhadap berbagai kelembagaan layanan usaha, misalnya lemah terhadap Lembaga keuangan, lembaga pemasaran, Lembaga penyedia sarana produksi pertanian, serta sumber informasi.

Menurut Keputusan Menteri Pertanian Nomor 93/Kpts/OT.210/3/1997 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani – Nelayan. Disebutkan bahwa Kelompok tani-nelayan adalah kumpulan petani-nelayan yang tumbuh berdasarkan keakraban dan keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani -nelayan dan kesejahteraan anggotanya. Pemberdayaan Gapoktan tersebut berada dalam konteks penguatan kelembagaan. Untuk dapat berkembang sistem usaha agribisnis memerlukan penguatan kelembagaan baik kelembagaan petani, maupun kelembagaan usaha dengan pemerintah berfungsi sesuai dengan perannya masing-masing. Pemberdayaan berarti mempersiapkan masyarakat desa dan kelompok mereka untuk memperkuat diri dalam berbagai hal, mulai dari soal kelembagaan, kepemimpinan, sosial ekonomi, dan politik dengan menggunakan basis kebudayaan mereka sendiri. Syahyuti (2007) menyebutkan ada dua prinsip dasar yang seyogyanya dianut di dalam proses pemberdayaan Gapoktan.

Pendekatan kelembagaan dalam pembangunan pertanian masih menjadi salah satu strategi penting dalam RPPK 2005-2025. Kemampuan mengenali permasalahan kelembagaan, akan mampu menyusun strategi kelembagaan yang sesuai, sehingga faktor kelembagaan tidak menjadi salah satu kendala dalam implementasi program nantinya. Secara umum pengembangan kelembagaan selama ini hanya memperkuat ikatan horisontal, mempermudah tugas kontrol bagi pelaksana program, penerapan pola generalisasi, pembinaan cenderung individual, dan lemah dalam pengembangan aspek kulturalnya. Pengembangan Gapoktan dilatarbelakangi karena lemahnya akses petani terhadap Lembaga keuangan, lembaga pemasaran, lembaga penyedia sarana produksi pertanian, dan sumber informasi.

Gapoktan diharapkan memiliki peran sebagai lembaga sentral dengan sistem yang terbangun, peningkatan ketahanan pangan tingkat lokal, dan sebagai Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP). Pengembangan kelembagaan Gapoktan setidaknya dijiwai oleh tiga prinsip yang saling terkait erat, yaitu pengembangan dalam konteks otonomi daerah, pemberdayaan, dan penguatan kemandirian lokal. Pembentukan Gapoktan ditempatkan dalam konteks yang lebih luas yaitu konteks pengembangan ekonomi dan kemandirian masyarakat menuju pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Rural Development). Gapoktan hanyalah alat, dan merupakan sebuah pilihan bukan keharusan. Gapoktan perlu membangun jejaring sosial dengan pihak lain, memperbanyak peran diluar aktivitas produksi atau usahatani. Penggunaan kelembagaan Gapoktan yang semata-mata hanya untuk mensukseskan kegiatan lain, dan bukan untuk pengembangan kelembagaan itu sendiri, hanya akan berakhir dengan lembagalembaga Gapoktan yang semu, yang tidak akan pernah eksis secara nyata.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *