Komitmen Pemerintah sebagai Dasar Kebijakan

kebijakan

Komitmen pemerintah mempunyai peranan kunci terhadap keberhasilan pencapain pembangunan di bidang pariwisata. Kuat lemahnya derajat komitment pemerintah suatu negara dalam pembangunan pariwisata mempengaruhi tingkat keberhasilan pengembangan pariwisata (Hermawan, 2002: 19). Lebih lanjut dijelaskan bahwa komitmen pemerintah yang kuat akan mampu memobilisasi sumber daya yang dimiliki, sehingga pengembangan pariwisata dapat semakin dipercepat dan dioptimalkan. Kegiatan bisnis pariwisata bersifat multisektoral, yang melibatkan berbagai sketor yaitu perhubungan, telekomunikasi, pekerjaan umum, kesehatan, pertahanan dan kemanan, industri, masyarakat, pemerintah daerah dan sebagaianya (Hermawan, 2002: 19). Hal ini memerlukan peran pemerintah untuk melakukan mobilisasi yang mampu menggerakkan seluruh kepentingan pariwisata dari tingkat nasional sampai tingkat masyarakat lokal. Komitmen untuk mensinergikan berbagai kepentingan antar sektor sangat penting disini, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan. Industri pariwisata akan berlangsung tatkala ada sejumlah rangsangan uyang menarik, kemudahan perijinan, kepastian usaha, promosi dan sebagainya.

Pemerintah juga melakukan perlindungan dan proteksi yang ketat terhadap industri pariwisata, mengingat pariwisata sangat rentan terhadap berbagai kerusakan lingkungan, tinggalan arkeologi, kesehatan, wabah penyakit dan sebagainya. Majunya industri pariwisata dengan kebijakan yang holistik akan dapat memperkuat ekonomi negara sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Gee, 1997: 292; Hermawan, 2002: 19). Pengembangan pariwisata dengan memberikan peluang pengusaha lokal untuk berinvestasi dalam berbagai industri pariwisata menjadi kebijakan yang harus dilakukan pemerintah. Keterlibatan ini akan menunjukkan sensitivitas efek pengembangan pariwisata terhadap ekonomi, lingkungan dan sosial. Pemerintah menetapkan standar untuk pembangunan pada daerah pariwisata. Ketinggian bangunan tidak melebihi pohon kelapa atau 15 meter, rasio lahan atau area bangunan dengan ruang terbuka hijau, struktur dan desin bangunan sesuai dengan karakter lokal, pemanfaatan produk lokal, dan persyaratan lainnya terkait dengan optimalisasi produk lokal (King and Whitelaw, 1992).

Kami selaku konsultan pariwisata mengucapkan terimakasih kepada Instansi terkait atas kepercayaan dan kerjasamanya. Demikian artikel penelitian pariwisata ini disusun, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam pembangunan pariwisata setempat. Untuk informasi mengenai penelitian pariwisata, berupa kajian atau pendampingan lebih lanjut dapat menghubungi Admin kami di +62 812-3299-9470.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *