Kaitannya dengan fungsi administrasi dalam pengembangan pariwisata budaya tidak lepas dari beberapa hal seperti dijelaskan Rezi Kurnia Putri (2015: 53-54), diantaranya adalah pengelolaan administrtif yang terdiri dari dua komponen yaitu sebagai berikut: 1) Inventaris daya tarik wisatawan, 2) Inventaris fasilitas untuk wisatawan. Pengelolaan objek wisata budaya dengan cara inventarisasi tersebut juga perlu dikemas dengan pendeskripsian setiap objek dengan sejelas-jelasnya, sampai pada keunikan-keunikan yang dimiliki. Bila perlu dalam penulisannya selain menggunakan bahasa Indonesia sekaligus dapat menggunakan bahasa global seperti bahasa Inggris. Inilah yang sampai saat ini masih memerlukan usaha yang lebih, karena hanya sedikit dari objek wisata khususnya wisata budaya yang keberadaanya sudah didokumentasikan terutama dalam bentuk tulisan, kebanyakan hanya dalam bentuk dokumentasi gambar. Selain melakukan inventarisasi terhadap dua hal di atas, promosi dan pemasaran wisata perlu mendapatkan dukungan yang kuat pada pengembil kebijakan administratif. Semua daya tarik yang sudah diinventarisir harus dipromosikan dengan cara yang elegan dan tentunya mengikuti perkembangan teknologi.
Karena saat ini masyarakat global sedang berorientasi pada informasi online, maka pengadminsitrasian yang baik dalam pemasarannya harus pula mengikuti perkembangan trend tersebut untuk dapat eksis dan terus dapat bersaing dalam menarik para wisatawan. Dukungan pemerintah sebagai pengambil kebijakan juga memiliki peranan yang strategis. Paling tidak seperti dijelaskan Rivai (Agustina, dkk. 2016: 7), yaitu: 1) Adanya peran dalam kepemimpinan yaitu berusaha mengerjakan segala sessuatu yang benar. Dimana hal ini harus sesuai dengan visi dan misi daerah yang bersangkutan, dan 2) Adanya peran manajemen yang tentunya memiliki peranan yang dama dalam melakukan sesuatu sesuai dengan tupoksinya secara benar dalam pelaksanaannya. Peranan pemerintah dengan birokrasinya dalam pengembangan pariwisata budaya memang harus sejalan dengan visi-misi daerah yang bersangkutan. Artinya baik pengelolaan secara birokrasi atau pun apa saja yang akan ditawarkan sebagai bagian dari situs pariwisata budaya mencerminkan identitas dan keunikan daerah tersebut. Keunikan-keunikan tersebut harus dikemas dalam bentuk yang elegan untuk menguatkan daya tarik wisatawan. Disamping itu, dalam fungsinya sebagai bagian dari menejemen pengembangan pariwisata budaya harus pula memiliki daya dukung yang mempuni dalam pelayanannya. Oleh sebab itu, pelayanan dari segala aspek akan sangat mempengaruhi intensitas wisatawan untuk berkunjung. Wawasan pelayanan publik yang mempuni seperti akan didiskusikan selanjutnya menjadi penting untuk diberikan kepada menejemen yang secara langsung menangani kegiatan pariwisata budaya tersebut.
Kami selaku konsultan pariwisata mengucapkan terimakasih kepada Instansi terkait atas kepercayaan dan kerjasamanya. Demikian artikel penelitian pariwisata ini disusun, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam pembangunan pariwisata setempat. Untuk informasi mengenai penelitian pariwisata, berupa kajian atau pendampingan lebih lanjut dapat menghubungi Admin kami di +62 812-3299-9470.
No responses yet