Pengembangan Kepariwisatan Berbasis pada Tata Kelola yang Baik

Pengembangan Kepariwisatan Berbasis pada Tata Kelola yang Baik (Good Tourism Governance) dengan Keterpaduan Pembangunan Kepariwisataan Lintas Sektor, Lintas Daerah, Dan Lintas Pelaku (Borderless Tourism) – Paradigma pembangunan kepariwistaaan yang berbasis pada tata kelola pemerintahan yang baik mengikuti prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melibatkan seluruh  pemangku  kepentingan. Setiap pemangku kepentingan harus memegang teguh paling tidak sembilan nilai penting berikut ini:  

• Partisipatif

Dalam arti semua anggota/warga masyarakat khususnya Kalurahan  Giripurwo dan penduduk disekitarnya mampu memberikan suaranya dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perantara yang diakui mewakili kepentingannya. Partisipasi yang luas dibangun atas kebebasan berorganisasi dan penyampaian pendapat secara konstruktif. 

• Penegakan dan kepatuhan pada peraturan perundangan-undangan

Dalam arti hukum harus ditegakkan atas dasar keadilan tanpa memandang golongan dan perbedaan apapun. Hal ini sangat penting mengingat pariwisata berbasis masyarakat memiliki kerentanan tinggi terhadap diskriminasi hukum.

• Transparansi

Dalam arti adanya aliran informasi yang bebas dan langsung dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Di samping itu, informasi tersebut juga harus cukup tersedia untuk dimengerti dan dipantau oleh semua fihak yang berkepentingan.

• Daya tanggap (responsiveness) 

Dalam arti adanya kemampuan kelembagaan dari pemerintah untuk memproses dan melayani keluhan dan pendapat semua anggota masyarakat. 

• Orientasi pada konsesus 

Pengelolaan  pemerintahan baik di level Kalurahan Giripurwo  maupun pedukuhan pedukuhan yang ada di dalamnya  yang baik harus dapat menjembatani perbedaan kepentingan antarwarga masyarakat dengan cara mencapai konsesus yang luas dan mampu mengakomodasi kepentingan kelompok, mencari kemungkinandalam penentuan kibijakan, dan prosedur yang dapat diterima semua pihak. 

• Bersikap adil

Dalam arti harus diupayakan agar semua warga masyarakat mempunyai kesempatan untuk meperbaiki dan memelihara kesejahteraannya.

• Efektivitas dan efisiensi 

Setiap kinerja kelembagaan harus mampu membuahkan hasil yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal ini masyarakat Kalurahan Giripurwo dan pengunjung melalui pemanfaatan sumber daya secara bijaksana (best use). 

• Akuntabilitas dan Pertanggung Jawaban 

Setiap pengambilan keputusan oleh institusi pemerintah Desa dan Pedukuhan, sektor swasta (operator/badan usaha), dan organisasi kemasyarakatan harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik dan segenap stakeholders. Kadar dan takaran akuntabilitas ini memang berbeda antara organisasi yang satu dari yang lain, tergantung pada keperluan internal atau eksternal. 

• Visi strategis  

Berarti bahwa pemimpin dan publik harus sama-sama memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan tentang pemerintahan yang baik, pengembangan manusia, kebersamaan, dan mempunyai kepekaan atas apa yang diperlukan untuk pembangunan dan perkembangan bersama.

• Lintas Sektor

Apabila program pembangunan antarsektor di dalam lingkup Kelurahan Giripurwo dapat dikoordinasikan secara terpadu, maka pariwisata Giripurwo dapat berperan  sebagai sektor strategis bagi pembangunan ekonomi di Kapenewon Purwosari bahkan Kabupaten Gunungkidul. Untuk itu perlu disiapkan kerangka pengembangan terpadu yang akan memberikan nilai manfaat yang besar dalam jangka panjang, baik dalam hal penerimaan dana, penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan produk lokal, pemberdayaan ekonomi rakyat, maupun konservasi lingkungan dan sumber daya alam.

• Lintas Wilayah

Pariwisata Giripurwo merupakan kegiatan yang idealnya tidak mengenal batas sektoral, begitu pula tidak mengenal batas wilayah (regional). Oleh karena itu, pengembangan pariwisata Giripurwo memerlukan dukungan dan sinergi lintas wilayah. Konsep keterkaitan hubungan (interconnections)  antar wilayah merupakan salah satu isu perubahan yang paling penting dan menjadi dasar pijakan utama dalam perencanaan pariwisata berbagai tingkatan. Sebagai konsekuensinya bentuk-bentuk aliansi strategis antar pesaing, integrasi vertikal antar bidang usaha, kolaborasi antara sektor publik dan swasta,  serta  ‘kemitraan  strategis  antar  destinasi dan  wilayah’  telah menjadi langkah-langkah utama yang dilakukan dalam industri pariwisat. Keterpaduan pengembangan antar destinasi maupun daya tarik yang terkait di dalamnya harus dibangun secara sinergis dan komplementer. 

Mendasarkan pada langkah-langkah strategis tersebut di atas, maka konsep pariwisata lintas batas atau tanpa batas  (borderless tourism) di Desa Wisata Giripurwo dapat diterjemahkan dalam jabaran konsep yang lebih operasional dalam konteks kemitraan strategis antar daya tarik maupun destinasi di Giripurwo dan sekitarnya yang berdekatan atau kerjasama lintas batas untuk mengembangkan produk kepariwisataan secara terpadu, sinergis dan komplementer. 

Kerjasama terpadu tersebut diperlukan untuk membangun daya tarik kolektif yang kuat sebagai suatu destinasi yang kompetitif dalam skala DIY, bahkan regeonal (DIY Jateng). Tidak dapat dibantah lagi, bahwa pariwisata merupakan kegiatan yang tidak mengenal batas ruang dan wilayah, dan pergerakan wisatawan tidak bisa dibatasi atau dihambat oleh batasan-batasan administratif wilayah atau keharusan-keharusan yang membatasi akses atau pilihan terhadap produk, amenitas, aksesibilitas dan sebagainya.  

Pengembangan pariwisata lintas batas/ tanpa batas (borderless tourism) harus mempertimbangkan konteks regional dengan membangun semangat kerjasama secarsinergis dengan destinasi lain di Gunungkidul dengan mengkaitkan produk-produk yang dikembangkan oleh daerah lain. Jaringan keterpaduan produk tersebut akan membentuk daya tarik kolektif yang kuat dan sangat efektif dalam menarik arus kunjungan wisatawan terutama wisatawan nusantara.

• Lintas Pelaku

Pendekatan melalui pola-pola kemitraan perlu dikedepankan dalam rangka pengembangan partisipasi antar pemangku kepentingan di bidang kepariwisataan di Kalurahan Giripurwo. Selanjutnya, sejalan dengan misi pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pariwisata, maka perlu dirumuskan konsep dan pola kemitraan strategis lintas pelaku di sejumlah sektor tertentu dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Baca juga : Menelusuri  Jejak Sejarah dan Pesona Keunikan Congklak

Untuk informasi mengenai penelitian pariwisata, berupa kajian atau pendampingan lebih lanjut dapat menghubungi Admin kami di+62 812-3299-9470.