Sejarang Tentang Pangeran Mangkubumi

Sejarang Tentang Pangeran Mangkubumi – Memori akan Pangeran Mangkubumi melekat erat dalam ingatan masyarakat Yogyakarta. Sang pangeran merupakan putra  Amangkurat IV dari garwa selir, Mas Ayu Tejawati1. Pada paruh abad ke 18, sosok Pangeran Mangkubumi tercatat dalam peristiwa Geger Pacinan (1740-1743) sebagai salah satu dari empat pangeran yang kecewa atas  didudukinya praja Kartasura (1742) oleh Mas Garendi (Sunan Kuning),  cucu Sunan Amangkurat III (1703-1708) (Ricklefs, 2002). Kekecewaan  Pangeran Mangkubumi diperparah ketika mengetahui bahwa negara baru  di Surakarta yang dibangun 3 tahun kemudian (1745) hanyalah praja  gadhen. Fakta ini diperkuat dengan penandatanganan akta penyerahan  kerajaan mataram kepada Belanda pada 11 Desember 1749 sebagai kli maks dari carut-marut kerajaan (Ricklefs, 2002). 

Sejak awal perpindahan praja dari Kartasura ke Surakarta, Pangeran Mangkubumi telah mengalami krisis kepercayaan atas otonomi  Sunan. Di sisi lain, kekuasaan raja yang absolut dan peranan elit keraton yang mulai menciut semakin memicu sang pangeran untuk keluar dari keraton. Pada 19 Mei 1746, Pangeran Mangkubumi  keluar dari keraton menuju tanah Sukawati. Inilah titik awal dari Perang  Mangkubumen yang tidak dapat dielakkan. Mosi tidak percaya terhadap  pemerintahan sunan di Surakarta pun muncul dari pendukung Pangeran  Mangkubumi. Terlebih pada akhir tahun 1749, tersiar kabar bahwa kondisi kesehatan sunan kian memburuk. Raden Mas Said yang merupakan  sekutu dari Pangeran Mangkubumi lantas mendesak agar sang pangeran untuk segera menobatkan diri sebagai pewaris takhta Mataram. Pada  tanggal 11 Desember 1746, di Desa Kabanaran, Pangeran Mangkubumi bersedia dipermaklumkan sebagai Raja Mataram oleh pendukungnya.  (Santosa, dkk., 2008). Pangeran Mangkubumi selanjutnya bergelar Sunan Kabanaran dan membangun pesanggrahan di Giyantipura.  Dari seluruh rentetan peristiwa sejak Geger Pacinan hingga Perang  Mangkubumen, hal yang justru paling menyedihkan adalah peristiwa pembagian kerajaan (Palihan Nagari) menjadi dua. Palihan Nagari atau dikenal  dengan Perjanjian Giyanti merupakan titik nadir dari Mataram. Mataram  yang diperjuangkan oleh Pangeran Mangkubumi sejak 1746 akhirnya ha rus kehilangan separuh kekuasaannya pada tahun 1755 menjadi Surakarta dan wilayah yang kini dikenal dengan Yogyakartan “wonten ing dhusun Kabanaran lajeng damel pesanggrahan wonten ing Giyantipura” dan Yogyakarta. Perjanjian Giyanti agaknya merupakan upaya Nicholas Hartingh  untuk meredam perlawanan Pangeran Mangkubumi. Dari perjanjian tersebut, Pangeran Mangkubumi, bergelar Sultan Hamengku Buwono I  dengan sah memperoleh wilayah Mataram, Kedu, dan Bagelen yang ma suk dalam wilayah Negara Agung. Sementara itu, wilayah Mancanega ra-nya meliputi Madiun (Kota Madiun, Magetan, Caruban, dan sebagian  Pacitan), Kediri (Kertasana, Kalangbret, Ngrawa/Tulung Agung), Suraba ya (Japan/Majakerta), Rembang (Jipang, Teras Karas), Semarang (Sela,  Kuwu, dan sebagian Grobrogan). Selain itu, Pangeran Mangkubumi juga mendapat wilayah Pantai Utara Jawa yang disewakan kepada VOC.  Keseluruhan wilayah yang menjadi milik Pangeran Mangkubumi seluas  53.100 cacah untuk Negara Agung dan 33.950 cacah untuk Mancanegara  (Houben, 1994).  

Pangeran Mangkubumi lantas membangun keraton sebagai ibu kota kerajaan di Desa Pacetokan, kawasan hutan Beringan. Kawasan  ini kemudian dikenal dengan nama Keraton Yogyakarta. Brandes dalam  tulisannya Bataviaasch Genootschap pusat pemerintahan dari Sultan  Hamengku Buwono I dengan nama Ajogija dengan tata ruang kota kera jaan dihubungkan oleh garis imajiner. Keraton inilah yang kemudian dija dikan ibukota, pusat pemerintahan, sekaligus tempat tinggal para pung gawa kerajaan beserta rakyatnya (Adrisijanti, ed., 2003). Pembangunan  negara terus berlanjut. Hamengku Buwana I (1755-1792) membangun  bendungan di Kali Winanga untuk mengairi daerah Krapyak (hutan lind ung) di selatan ibukota Yogya. Pada masa pemerintahan Hamengku Bu wana II (1792-1828) dibangun bendungan satu lagi di kali Bedog, antara  Gamping dan Ambarketawang (Lombord, 2008).

Pasca berdirinya Yogyakarta sebagai kota kerajaan dengan pemerintahan yang berdaulat, dinamika politik kemudian banyak ditemui terlebih ketika pergantian takhta kekuasaan. Paruh abad ke-18, Keraton Jawa bagian selatan mengangkat seorang pangeran sebagai putra mahkota kedua bernama Raden Mas Sundoro. Seorang pangeran yang dilahirkan di Lereng Gunung Sindoro dari permaisuri kedua Sri Sultan Hamengku Buwono I, Gusti Kanjeng Ratu Kadipaten. Di dalam beberapa catatan para ahli sejarah, nama Raden Mas Sundoro diilhami dari tempat kelahirannya, namun kata Sundoro sendiri juga dapat berarti rupawan. Hal ini kemudian mengilhami pencitraan sosok putra mahkota yang ceritakan dalam Babad Karaton Ngayogyakarta sebagai pangeran tampan yang membuat perempuan tergila-gila melihatnya. 

Di sisi lain, Raden Mas Sundoro sebagai pangeran muda yang selama 34 tahun mengawal kebijakan politik Sri Sultan Hamengku Buwono I, nampak banyak melakukan manuver terhadap arah pemerintahan, terutama pada pembangunan sistem militer di keraton. Pembangunan benteng baluwarti, penambahan jumlah meriam, hingga penambahan jumlah prajurit untuk kalangan elit istana dilakukan semata-mata untuk memperkuat militer keraton. Bahkan secara khusus, Raden Mas Sundoro telah mengelompokkan 18 kesatuan prajurit sebagai pasukan tempur. Beberapa di antaranya saat ini sudah tidak diketemukan lagi kesatuan prajuritnya, seperti Daeng Secadipura, Patrayuda, Yudamenggala, Tanahastra, Jagakatka, Mandung-mangudara, Blambangan Sepuh, Sesela, Suryatama, dan Upit.

Konsentrasi Raden Mas Sundoro dalam memperkuat pertahanan militer ditunjukkan pula dengan banyaknya pesanggrahan yang dibangun pada masa pemerintahannya. Meski tidak secara langsung sebagai bangunan yang memperkuat pertahanan keraton, pesanggrahan atau balai-balai peristirahatan ini juga berperan khusus dalam mengokohkan sosok Sultan Kedua sebagai pemimpin. Pembangunan aset militer ini rupanya menimbulkan rasa arogansi pada pangeran yang kelak menjadi pengganti dari Sri Sultan Hamengku Buwono I. Penghujung abad ke-18, Yogyakarta mengalami transfigurasi rezim kolonial yang turut menyeret tata pemerintahan di dalam keraton. Pada saat yang sama, Keraton Yogyakarta telah menetapkan seorang raja baru bergelar Sri Sultan Hamengku Buwono II, tahun 1792. Sosok sultan baru ini cenderung tidak berkompromi dengan Pemerintah Kolonial. Berbagai kebijakan politiknya selalu berseberangan dan lebih berpihak pada kalangan keraton. Kondisi ini yang membawa periode pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono II antara tahun 1810-1812 mengalami pasang surut. Pada tahun 1810, Sultan Kedua mengalami konflik politik dengan pemerintahan Marsekal Daendels yang disebabkan protokoler penyambutan para pejabat VOC yang berakhir dengan penolakan tegas dari pihak keraton. 

Klimaksnya, pada 31 Desember 1810, Daendels menuju Keraton Yogyakarta untuk mereduksi kekuasaan Sri Sultan Hamengku Buwono II dan melimpahkannya pada Raden Mas Surojo, putra mahkota yang berperan sebagai pangeran wali atau wakil raja. Tidak ada pilihan lain bagi Sri Sultan Hamengku Buwono II selain menyerahkan takhtanya kepada putra mahkota, Raden Mas Surojo. Jika sultan tidak bersedia maka konsekuensi pahit harus diterimanya, yaitu pengasingan ke luar dari Yogyakarta. Kurang dari setahun, pada November 1811, Sri Sultan Hamengku Buwono II telah diakui kembali kekuasaannya sebagai raja oleh Gubernur Raffles melalui John Crawfurd yang bertindak sebagai residen di Yogyakarta. Peralihan kekuasaan Kolonial dari Belanda (VOC) ke Inggris dimanfaatkan sultan untuk kembali naik takhta. Akan tetapi hal ini justru menjadi awal mula dari kondisi instabilitas di Yogyakarta. Pada Juni 1812, Yogyakarta mengalami carut-marut politik. Peristiwa Geger Sepehi tidak bisa dielakkan. Penjarahan luar biasa dilakukan oleh pasukan Kolonel R.R. Gillespie dan pasukan Sepoy. Pukulan tersebut menjadi hal yang menyakitkan bagi sejarah Yogyakarta. Gillespie menjarah sekitar 800.000 dolar Spanyol dari keraton. 

Akibat yang harus ditanggung dari peristiwa Geger Sepehi adalah pengasingan sultan ke Pulau Pinang (1812-1815) dan kemudian berpindah ke Saparua, Ambon (1817-1824). Sebelum pengasingan keduanya ke Ambon, Sri Sultan Hamengku Buwono II sempat dikembalikan ke Batavia. Akan tetapi, karena dirasa masih memiliki pengaruh politik yang kuat di Jawa,  maka sultan diberangkatkan kembali ke Ambon oleh Pemerintah Kolonial. Di dalam kronika pengasingannya, sultan selalu ditemani Pangeran Mangkudiningrat. Sultan Sepuh (sebutan bagi Sri Sultan Hamengku Buwono II dalam Babad Mentawis) menjalani pengasingan di Ambon dengan menempati rumah di kampung Batu Merah. Pada pengasingan kedua ini Sultan Sepuh harus menyewa pesanggrahannya sendiri sebesar 25 golden. Akan tetapi sultan tidak pernah kehilangan wibawa dalam setiap pengasingannya. Dikisahkan dalam perjalanan ke Ambon, sultan banyak memberikan buah tangan kepada pejabat-pejabat Kolonial maupun koleganya. Tidak hanya cincin emas, tetapi juga batu permata hingga hewan ternak. 

Rentetan peristiwa sejarah tersebut terdokumentasikan dalam Babad Giyanti dumugi Geger Inggrisan (BGDGI). Teks yang disalin pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono V ini merupakan turunan (tedhakan) dari teks asli milik KGP Suryanglaga, putra kedua dari Sri Sultan Hamengku Buwono III. Penyalinan dari teks BGDGI menjadi satu bukti dari upaya keraton, dalam hal ini para pangeran untuk mendokumentasikan rekam sejarah yang terjadi pada pemerintahan sebelumnya. Di samping sebagai bagian dari legitimasi politik, keraton sebagai skriptorium manuskrip memiliki peran pendidikan dan pengajaran, baik nilai, norma, maupun perihal tata pemerintahan dari Sultan sebelumnya. 

Baca juga : DAFTAR RINGKASAN PERISTIWA DAN TANGGAL-TANGGAL DALAM NASKAH

Untuk informasi mengenai penelitian pariwisata, berupa kajian atau pendampingan lebih lanjut dapat menghubungi Admin kami di(0812-3299-9470).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *