Pemerintah menempatkan sektor pariwisata sebagai prioritas pembangunan nasional dalam periode RPJMN 2025–2029. Target ambisius pun dipasang: lima persen kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan perolehan devisa pariwisata sebesar USD 32 miliar. Namun, jika melihat kebutuhan devisa yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen per tahun, target ini dinilai belum cukup kuat untuk mengakselerasi peran sektor pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi nasional.
Vietnam telah menargetkan kontribusi pariwisata hingga 15 persen terhadap PDB, sedangkan Thailand dan Filipina menargetkan angka di atas tujuh persen. Indonesia sendiri baru mencatatkan 13 juta kunjungan wisatawan mancanegara dengan devisa sekitar USD 15,6 miliar. Untuk mencapai target devisa yang baru, Indonesia tidak hanya harus meningkatkan jumlah wisatawan, tetapi juga mendorong belanja wisatawan menjadi sekitar USD 1.600 per kunjungan.
Namun, pencapaian target ini menghadapi banyak tantangan. Ketimpangan distribusi wisatawan masih tinggi, dengan Bali menyerap mayoritas kunjungan sementara destinasi lain belum siap dari segi aksesibilitas, infrastruktur, dan atraksi wisata. Narasi wisata Indonesia pun belum cukup kuat untuk menarik segmen pasar yang lebih luas dan berdaya beli tinggi. Pengembangan segmen seperti digital nomad, ekowisata, dan wisata medis masih belum menjadi arus utama dalam perencanaan pariwisata nasional.
Tantangan keberlanjutan juga semakin mendesak. Bali mengalami tekanan overtourism, sementara banyak destinasi lain kekurangan infrastruktur pengelolaan sampah, air bersih, dan transportasi ramah lingkungan. Sisi inklusivitas juga belum optimal, dengan masih terbatasnya akses bagi penyandang disabilitas serta lemahnya perlindungan bagi pelaku usaha kecil di sektor ini. Warisan budaya dan situs alam masih sering dikorbankan untuk kepentingan pembangunan jangka pendek.
Selain itu, potensi pasar wisata halal, MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition), serta wisatawan kelas menengah global belum digarap dengan strategi yang tajam. Promosi pariwisata belum sepenuhnya memanfaatkan kanal digital secara kreatif dan efisien. Di sisi pelaku usaha, transformasi digital masih menghadapi hambatan kapasitas dan literasi. Banyak UMKM pariwisata yang belum siap bersaing dalam ekosistem digital.
Baca juga : Espresso: Si Kecil yang Penuh Energi
Persoalan tata kelola juga masih membayangi. Koordinasi antara pusat dan daerah seringkali tidak sinkron, menyebabkan program pengembangan pariwisata berjalan parsial dan tumpang tindih. Ancaman bencana, perubahan iklim, dan isu keamanan di beberapa destinasi semakin memperumit dinamika kebijakan.
Dengan kompleksitas masalah yang dihadapi, target devsia pariwisata sebesar USD 32 miliar pada tahun 2029 seharusnya dibaca sebagai titik awal dari transformasi yang lebih mendalam. Jika Indonesia ingin menjadikan pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi baru, maka reformasi struktural harus dimulai sekarang juga—mulai dari pembangunan destinasi yang berkelanjutan, penguatan kapasitas SDM, percepatan digitalisasi, hingga pembentukan ekosistem kebijakan yang inklusif dan kolaboratif.
Tanpa langkah-langkah strategis dan terukur, pariwisata Indonesia akan tertinggal dari negara-negara tetangga yang telah lebih dahulu menyusun fondasi kuat untuk menjadikan sektor ini sebagai andalan pertumbuhan jangka panjang.
Untuk informasi lainnya hubungi admin kami di:
Whatsapp: (0812-3299-9470)
Instagram: @jttc_jogja
Comments are closed