Evaluasi kinerja destinasi pariwisata di Indonesia memiliki peran penting dalam memastikan arah pengembangan sektor wisata berjalan efektif dan berkelanjutan. Namun, proses ini tidak selalu berjalan mudah. Beragam tantangan sering muncul di lapangan, mulai dari keterbatasan data hingga rendahnya partisipasi masyarakat lokal. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis dan kolaboratif agar evaluasi dapat menghasilkan kebijakan yang tepat dan berdampak nyata.
1. Keterbatasan Data dan Sistem Informasi
Salah satu hambatan utama dalam evaluasi destinasi adalah keterbatasan data yang akurat dan terintegrasi. Banyak daerah wisata belum memiliki sistem pencatatan kunjungan, belanja wisatawan, atau dampak sosial ekonomi yang memadai. Akibatnya, pengambilan keputusan sering bergantung pada perkiraan, bukan bukti empiris. Selain itu, kurangnya tenaga ahli dalam analisis data memperburuk situasi karena hasil evaluasi menjadi tidak konsisten antarwilayah.
2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Kualitas SDM menjadi faktor penting dalam keberhasilan evaluasi destinasi. Tidak semua pemerintah daerah memiliki tim yang terlatih dalam bidang perencanaan dan evaluasi pariwisata. Banyak aparatur lebih fokus pada kegiatan promosi tanpa memahami pentingnya pemantauan dan pengukuran hasil program. Kondisi ini membuat implementasi strategi pengelolaan berbasis evaluasi sulit berjalan optimal.
3. Keterbatasan Pendanaan
Kegiatan evaluasi sering kali tidak menjadi prioritas anggaran pemerintah daerah. Dana lebih banyak dialokasikan untuk promosi atau pembangunan infrastruktur fisik. Padahal, tanpa evaluasi yang kuat, program pembangunan berisiko tidak tepat sasaran. Evaluasi seharusnya menjadi investasi jangka panjang untuk memastikan efektivitas kebijakan pariwisata.
4. Rendahnya Partisipasi Masyarakat Lokal
Partisipasi masyarakat lokal dalam evaluasi pariwisata juga masih rendah. Banyak proses perencanaan dan pengawasan dilakukan tanpa melibatkan warga sekitar. Padahal, masyarakat lokal memiliki pengalaman langsung terhadap dampak wisata, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun budaya. Pelibatan mereka penting agar hasil evaluasi lebih inklusif dan relevan dengan kebutuhan setempat.
5. Solusi dan Arah ke Depan
Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah perlu memperkuat kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan sektor swasta. Digitalisasi data wisata harus dipercepat agar setiap destinasi memiliki basis informasi yang transparan dan mudah diakses. Pelatihan SDM dan pelibatan komunitas lokal juga perlu digalakkan agar proses evaluasi lebih partisipatif dan berkelanjutan.
Jika Anda ingin membangun sistem evaluasi destinasi yang berbasis data, inklusif, dan berorientasi keberlanjutan, Kirana Adhirajasa siap menjadi mitra strategis Anda. Melalui riset mendalam dan pendekatan profesional, Kirana Adhirajasa membantu pemerintah dan pengelola destinasi menciptakan pengelolaan pariwisata yang adaptif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Baca juga : Kolaborasi Kajian Pariwisata
Untuk informasi lainnya hubungi admin kami di:
Whatsapp: (0812-3299-9470)
Instagram: @jttc_jogja
Comments are closed